Mengenai BP REDD+

Sejarah

Pada tahun 2009, Indonesia menjadi salah satu negara berkembang pertama yang secara resmi menyampaikan komitmen mengurangi emisi secara sukarela. Komitmen penurunan emisi ini adalah sebesar 26 persen dari skenario business as usual (BAU) pada tahun 2020 dengan sumber daya sendiri atau 41 persen jika mendapatkan bantuan internasional. Untuk mewujudkan komitmen ini, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Perpres No. 71/2011 tentang inventarisasi GRK. REDD+ menjadi salah satu elemen penting dari operasionalisasi RAN-GRK dalam bidang pengelolaan hutan, lahan gambut dan pertanian. REDD+ juga akan dikembangkan dalam kerangka pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau, untuk memastikan bahwa upaya penanganan perubahan iklim dari sektor penggunaan lahan dilakukan sejalan dengan kebutuhan dan kebijakan pembangunan berkelanjutan Indonesia.

Satuan Tugas REDD+ Pertama

Keputusan Presiden Republik Indonesia 19/2010 tentang Satuan Tugas (Satgas) Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+, yang berakhir masa tugasnya pada tanggal 30 Juni 2011 merupakan tanggapan pemerintah Indonesia terhadap Pemerintah Norwegia yang telah menandatangi LoI dengan pemerintah Indonesia sebagai bentuk dukungannnya. Hasil Satgas REDD+ pertama ini antara lain adalah dokumen Draft Strategi Nasional REDD+ yang telah dikonsultasikan secara luas dengan berbagai pihak, Inpres 10/2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, serta seleksi dan pelaksanaan kegiatan di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Provinsi Pilot REDD+ yang pertama di Indonesia.

Satuan Tugas REDD+ Kedua

Satuan Tugas (Satgas) Kelembagaan REDD+ kedua dibentuk melalui Keputusan Presiden 25/2011pada September 2011. REDD+ di Indonesia akan memasuki pembangunan institusi dan pelaksanaan program strategis yang sebagian besar dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Satgas kedua ini terdiri dari 10 kelompok kerja (Pokja). Masing-masing Pokja diketuai oleh orang-orang terpilih dari jajaran pemerintahan maupun non-pemerintahan yang bekerja secara intensif dan membangun hubungan secara lintas sektoral.

Pokja REDD+ mendukung persiapan pembentukan kelembagaan REDD+ Indonesia dengan mengusung pendekatan baru. Pendekatan ini akan memadukan secara sinergis hasil kerja lembaga-lembaga perumus kebijakan di tingkat nasional dengan mengakomodasi pengetahuan dan aspirasi di tingkat lokal dengan harapan menjadi lembaga yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Hal ini selaras dengan tata kelola yang baik yang sifatnya otoritatif, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan dunia yang terus bergerak cepat. Pada akhir 2012, Satgas REDD+ mengakhiri masa kerjanya dengan keluaran sebagai berikut:

  • Draft Keppres Pembentukan Kelembagaan REDD+, dimana di dalamnya termasuk Skema Pengelolaan Keuangan (FREDDI) dan Strategi MRV;
  • Pedoman Penegakan Hukum Multi-Door Approach dan Dokumen Akademis mengenai One Door Licence;
  • Pedoman Pengarusutamaan REDD+ ke dalam Sistem Perencanaan Pembangunan dan Pedoman Greening MP3EI;
  • Dokumen Strategi Nasional REDD+ dan Dokumen Strategi dan Rencana Aksi Propinsi (SRAP) Sumatera Barat, Riau, Papua Barat dan Kalimantan Timur;
  • Pembaruan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) terkait dengan pelaksanaan Inpres no. 10/2011;
  • Pembentukan website online Satgas REDD+: http://www.satgasreddplus.org dan berbagai publikasi dan kegiatan pelibatan para pihak terkait REDD+;

Satuan Tugas REDD+ Ketiga

Pada 22 Januari 2013 dikeluarkan Keputusan Presiden 5/2013 mengenai Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2011 tentang Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan Reducing Emission From Deforestation and Forest Degradation (REDD+) dimana disebutkan dalam pasal 9 bahwa Satgas Kelembagaan REDD+ paling lambat menyelesaikan tugasnya pada Juni 2013. Satgas REDD+ ketiga akan mengawal pembentukan lembaga REDD+ hingga masa tugasnya berakhir.

Badan Pengelola REDD+

Setelah masa tugas Satgas REDD+ ketiga berakhir, maka lahirlah Badan Pengelola REDD+ yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 62/2013. Lembaga ini melapor langsung kepada Presiden. Presiden sudah menyepakati bahwa lembaga ini harus lintas-disiplin ilmu yang dilakukan dengan lebih baik, lebih cerdas, lebih benar. BP REDD+ diberi kewenangan nasional sebagai badan setingkat kementerian yang dimotori oleh 1 Kepala, 4 Deputi dengan 60 tenaga profesional.

Landasan Hukum

Badan Pengelola REDD+ adalah sebuah lembaga setingkat kementerian yang dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 62 Tahun 2013 untuk mengemban tugas dalam mengawal turunnya laju deforestasi, memperbaharui tata kelola dan transparansi pengelolaan sumber daya alam Indonesia. BP REDD+ bertugas membantu Presiden dalam koordinasi, sinkronisasi, perencanaan, fasilitasi, pengelolaan, pemantauan, pengawasan serta pengendalian REDD+ di Indonesia. BP REDD+ bekerja secara sinergis dengan seluruh pemangku kepentingan hutan dan lingkungan, melakukan pendekatan secara holistik untuk membenahi tata kelola hutan. BP REDD+ memastikan bahwa mekanisme REDD+, baik di tingkat global maupun nasional, dapat diterjemahkan menjadi aksi di tingkat tapak untuk menjawab tantangan deforestasi. Hanya dengan cara demikian, kita dapat menjalankan mekanisme REDD+ secara efektif. Hal ini mensyaratkan pendekatan yang komprehensif, yang menyentuh siklus yang berbeda-beda, meliputi siklus produk, siklus uang, manusia dan teknologi.

Profil Kelembagaan

Badan Pengelola REDD+ dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Badan Pengelola REDD+ mempunyai tugas untuk membantu Presiden melaksanakan tugas koordinasi, sinkronisasi, perencanaan, fasilitasi, pengelolaan, pemantauan, pengawasan serta pengendalian REDD+ di Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Heru Prasetyo untuk memimpin Badan Pengelola REDD+.

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala BP REDD+ dibantu empat kedeputian untuk mengimplementasikan kegiatan REDD+ di Indonesia, yaitu:



  1. Kedeputian Operasional
    Dikepalai oleh William Palitondok Sabandar, Kedeputian ini bertugas mengurus implementasi kegiatan REDD+ di tingkat nasional dan sub-nasional agar dapat diarusutamakan dalam Stranas maupun Strada di daerah-daerah yang menjadi prioritas. Saat ini, BP REDD+ menargetkan terjadinya kerjasama formal melalui nota kesepakatan dengan 11 provinsi di Indonesia, yaitu Kalteng, Kaltim, Jambi, Sumbar, Sulteng, Aceh, Papua, Riau, Papua Barat. Sumsel, Kalbar.
  2. Kedeputian Perencanaan dan Pendanaan
    Dikepalai oleh Agus Pratama Sari, Kedeputian ini bertugas mengembangkan perencanaan dan sistem pendanaan yang dapat mengakomodasi capaian BP REDD+ dalam menurunkan emisi. Sistem pendanaan ini disebut FREDDI (Funding Instrument for REDD+ in Indonesia) yang merupakan sebuah ‘fund of fund’ yang berinvestasi di subsidiary atau ‘child funds’. FREDDI akan dituangkan sebagai sebuah Lembaga Wali Amanah (Trust Fund) yang konsisten dengan Perpres 80/2011.
  3. Kedeputian Teknologi, Sistem dan Monitoring
    Dikepalai oleh Nurdiana Bariyah Darus, Kedeputian ini bertugas mendukung BP REDD+ dalam mengkoordinaskan informasi antar kedeputian menggunakan teknologi tepat guna untuk menghasilkan pelaporan yang baik terhadap implementasi program BP REDD+. Kedeputian ini baru saja meluncurkan Karhutla Monitoring System (KMS), sebuah sistem integrative yang menyediakan informasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan mendekati waktu sesungguhnya (near real time) di Indonesia.
  4. Kedeputian Tata Kelola dan Hubungan Kelembagaan
    Dikepalai oleh Nurmasripatin, Kedeputian ini bertugas mensinergikan berbagai program kementerian/lembaga/organisasi terkait isu REDD+ di Indonesia. Beberapa pokok program yang menjadi fokus dan prioritas kedeputian ini antara lain: penguatan dan penetapan REL (Reference Emission Level), konsolidasi KPH (Kesatuan Pengelola Hutan), penguatan jejaring perguruan tinggi dan lembaga penelitian, dan penerapan program Sekolah Hijau di tingkat tapak.
membagi informasi ini:

Jadwal Kegiatan

Informasi Kontak

Telepon: +62 (21) 2500811
Faximili: +62 (21) 2500822
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Situs Web: www.reddplus.go.id

Kantor Utama

Jl. Ir. H. Juanda No. 36
Jakarta Pusat - 10120, Indonesia

Kantor Operasional

Mayapada Tower II Lt. 14
Jl. Sudirman Kav. 27, Jakarta Selatan - 19210 Indonesia

Jejaring Sosial