Kemitraan

Kerja sama REDD+ antara Indonesia dan Norwegia

Mayoritas masyarakat dunia menyadari bahwa tantangan terbesar bersama yang perlu ditanggulangi adalah perubahan iklim dan dampaknya bagi kelangsungan hidup beraneka ragam hayati di bumi. Pada 25 September 2009 di pertemuan G20 di Pittsburgh, Amerika Serikat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dari deforestasi dan degradasi hutan dan lahan gambut sebesar 26% melalui skenario business as usual hingga tahun 2020, dan sebesar 41% dengan dukungan internasional. Ini adalah komitmen sukarela terbesar yang pernah dibuat negara manapun.

Keberanian Indonesia ini ditanggapi positif oleh pemerintah Norwegia untuk merealisasikan komitmen tersebut, yaitu dengan memberikan bantuan berupa dana sebesar 1 miliar dolar AS. Kerja sama Indonesia dan Norwegia ini dijalankan dalam tiga tahap. Pada tahap pertama, dana akan diberikan untuk mengembangkan strategi nasional REDD+ di Indonesia dengan meletakkan reformasi kebijakan dan kelembagaan pada tempatnya. Tahap kedua, tujuannya adalah mempersiapkan Indonesia dalam melaksanakan pengurangan emisi GRK berdasarkan kontribusi yang diverifikasi. Persiapan ini dilakukan di propinsi percontohan. Di tahap ketiga, yang dimulai pada tahun 2014, mekanisme pengurangan emisi GRK berdasarkan kontribusi yang telah diverifikasi ini dilakukan secara nasional. Nah, dana bantuan Norwegia mulai diberikan sejak proses pengembangan strategi nasional REDD+ di Indonesia pada tahun 2010. Dana tersebut harus didistribusikan dalam kurun waktu 7 hingga 8 tahun ke depan berdasarkan pengurangan emisi GRK yang telah terverifikasi. Penyaluran dana ini melalui mekanisme keuangan yang disepakati bersama.

Dana bantuan ini akan disalurkan berdasarkan kinerja dalam upaya pengurangan emisi GRK secara aktual, dan dalam kaitannya dengan perubahan kebijakan dan reformasi kelembagaan yang diperlukan. Setiap tahun, kelompok pengkaji dari pihak ketiga yang independen akan melakukan verifikasi hasil-hasil tersebut dan melaporkannya pada Komite Konsultasi Bersama (Joint Consultation Committee). Hal ini untuk memastikan akuntabilitas dan bahwa pengurangan emisi dapat diyakini sebagai sesuatu yang nyata, tambahan atau permanen, tidak digantikan dengan emisi di bagian manapun di negara ini, dan sesuai standari Panel Internasional Perubahan Iklim. Penurunan emisi GRK yang sudah diverifikasi oleh komite akan menentukan pencairan dana bantuan.

Bagaimana memastikan agar dana bantuan ini juga menyentuh hingga ke masyarakat adat? Kerja sama REDD+ antara Indonesia dan Norwegia dilandasi atas prinsip bahwa para pemangku kepentingan yang relevan akan dilibatkan penuh dalam perencanaan dan pelaksanaan REDD+ di Indonesia, termasuk masyarakat adat di Indonesia. Hal ini berarti mekanisme pembagian manfaat yang transparan antara pemerintah nasional, pemerintah daerah, hingga ke masyarakat adat akan dibangun sejalan dengan prinsip tersebut.

Tantangan bagi masyarakat adat saat ini, insentif pengelolaan hutan lestari akan kecil jumlahnya bila kepemilikian tanah belum jelas. Hal ini terjadi khususnya ketika konsesi untuk pertambangan, penebangan, bubur kertas, atau perkebunan kelapa sawit, berada di wilayah yang dihuni dan dipergunakan oleh masyarakat adat tanpa mengetahui hak tanah tradisional dan tanpa kompensasi yang adil. Nah, Indonesia mencanangkan penundaan pemberian ijin baru selama dua tahun kepada konsesi yang mengonversi hutan alam dan hutan gambut menjadi perkebunan. Hutan alam sangat mendasar sebagai sumber mata pencaharian masyarakat dan penundaan konsesi baru untuk konversi hutan alam ini merupakan sebuah terobosan untuk pengelolaan hutan yang lebih lestari di Indonesia. Program ini diharapkan akan berkontribusi signifikan pada pengurangan emisi GRK Indonesia sekaligus mengembangkan pengelolaan hutan dan penegakan hukum karena hampir 80 persen emisi GRK Indonesia bersumber dari deforestasi, perubahan dan pengeringan tata guna lahan, pembusukan dan pembakaran lahan gambut.

Disarikan dari: www.norway.or.id

Nota Kesepakatan Bersama 12 Kementerian dan Lembaga

Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia

Pada 11 Maret 2014, sebanyak 12 kementerian lembaga (K/L) menandatangani nota kesepakatan rencana aksi bersama (NKB) tentang percepatan pengukuhan kawasan hutan Indonesia, di Istana Negara Republik Indonesia, Jakarta. Keduabelas K/L tersebut adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Penandatanganan NKB adalah bagian dari upaya memperbaiki tata kelola sektor kehutanan.

“Rencana aksi bersama ini diharapkan dapat mendorong percepatan pengukuhan kawasan hutan Indonesia demi mewujudkan kawasan hutan yang berkepastian hukum dan berkeadilan,” ujar Ketua KPK Abraham Samad. Abraham melanjutkan, dari pengalaman KPK melakukan pemantauan terhadap implementasi saran perbaikan oleh Kementerian Kehutanan sejak 2011 menunjukkan bahwa upaya Kementerian Kehutanan untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan kehutanan belum cukup. “Ada permasalahan-permasalahan mendasar terkait perencanaan dan pengelolaan kawasan hutan yang penyelesaiannya bersifat terintegrasi dan perlu mendapat dukungan serta sinergi dari seluruh elemen kementerian/lembaga,” jelasnya.

Permasalahan mendasar tersebut terkait harmonisasi regulasi dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam; inisiatif percepatan pengukuhan kawasan hutan yang berkepastian dan berkeadilan; serta resolusi konflik agraria yang didasari pada prinsip keadilan, penghormatan dan hak asasi manusia atas kawasan hutan. Sektor kehutanan mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional. Total luas kawasan hutan mencapai 128 juta hektar, meliputi 70% wilayah darat Indonesia. Tekanan populasi yang mencapai 240.271.000 jiwa dengan pertumbuhan 1,13%, ditambah pertumbuhan ekonomi rata-rata 4,2% per tahun mengakibatkan konflik dalam penggunaan ruang. Sisa wilayah darat non kawasan hutan tidak cukup mengakomodasi kebutuhan sektor-sektor lain. Karena itu, peluang tumpang tindihnya kawasan kehutanan dengan sektor-sektor non kehutanan sangat besar.

Sengketa lahan/kawasan menjadi fenomena yang terus berulang dari tahun ke tahun. Persoalan ini menyebabkan tidak hanya terganggunya kehidupan bangsa dari 31.000 desa yang sebagian besar menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan, tetapi juga pada komitmen nasional untuk membantu pengurangan emisi hingga 41%. Karenanya, diharapkan penandatanganan NKB dapat menjadi pijakan bagi pihak-pihak terkait untuk bersama-sama menuntaskan berbagai persoalan mendasar dalam tata kelola Kehutanan di Indonesia sehingga pada akhirnya hutan sebagai sumber daya dan aset negara bisa digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

NKB 12 kementerian dan lembaga ini lahir atas supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Tujuannya adalah untuk: (1) Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam percepatan pengukuhan kawasan hutan, dan (2) Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam mendorong percepatan pembangunan nasional dan pencegahan korupsi (Pasal 1). Tiga agenda utamanya: (1) Harmonisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan, (2) Penyelarasan teknis dan prosedur, serta (3) Resolusi konflik berprinsip keadilan dan HAM.

Untuk memahami substansinya lebih dalam, naskah NKB, 3 lampiran (Harmonisasi kebijakan dan perudangan; Penyelarasan teknis dan prosedur, dan; Resolusi konflik), dan Surat Keputusan Pimpinan KPK mengenai narasumber implementasi NKB ini dapat diunduh secara lengkap.

Disarikan dari: www.kpk.go.id

membagi informasi ini:

Jadwal Kegiatan

Informasi Kontak

Telepon: +62 (21) 2500811
Faximili: +62 (21) 2500822
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Situs Web: www.reddplus.go.id

Kantor Utama

Jl. Ir. H. Juanda No. 36
Jakarta Pusat - 10120, Indonesia

Kantor Operasional

Mayapada Tower II Lt. 14
Jl. Sudirman Kav. 27, Jakarta Selatan - 19210 Indonesia

Jejaring Sosial