Internasional

Pemahaman sains yang semakin mendalam telah menarik perhatian dunia terhadap perubahan iklim dan dampaknya kepada masyarakat lebih besar dari masa sebelumnya. Sedikit banyak hal ini mempengaruhi rancangan pembangunan dan pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dengan pembentukan IPCC dan kesepakatan UNFCCC pada tahun 1992, institusi dan organisasi nasional serta internasional mencoba mulai menjawab isu perubahan iklim melalui berbagai mekanisme dan protokol.

Langkah pertama yang mengikat

Protokol Kyoto bertujuan menjaga konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer agar berada pada tingkat yang tidak membahayakan sistem iklim bumi. Untuk mencapai tujuan itu, Protokol mengatur pelaksanaan penurunan emisi oleh negara industri sebesar 5% di bawah tingkat emisi tahun 1990 dalam periode 2008-12 melalui mekanisme Implementasi Bersama (Joint Implementation), Perdagangan Emisi (Emission Trading), dan Mekanisme Pembangunan Bersih / Clean Development Mechanism (Penjelasan: UU 17/2004).

Negoisasi iklim PBB ke 3 menghasilkan Protokol Kyoto sebagai komitmen pengurangan emisi pertama yang mengikat negara para pihak. Ini adalah langkah awal dari upaya penanganan perubahan iklim yang telah digagas sejak Deklarasi Rio. Protokol Kyoto menetapkan aturan mengenai tata cara, target, mekanisme penurunan emisi serta prosedur penaatan dan penyelesaian sengketa.

Pada periode pertama komitmen (2008-2005) negara yang termasuk dalam Annex I (Lihat: Konvensi Perubahan Iklim Annex I) secara kolektif harus menurunkan level emisinya sekurangnya 5% dibawah level emisi 1990 (Lihat: Protokol Kyoto Artikel 3, butir 1). Untuk memenuhi target pengurangan emisi tersebut, telah disetujui tiga mekanisme yang mencakup: (1) Perdagangan emisi karbon; (2) Mekanisme pembangunan bersih; dan (3) Implementasi bersama. Indonesia sendiri meratifikasi protokol Kyoto pada bulan Desember 2004, melalui UU 17/2004.


Instrumen Non-Legally Binding pada Semua Jenis Hutan

The purpose of this instrument is: (a) To strengthen political commitment and action at all levels to implement effectively sustainable management of all types of forests and to achieve the shared global objectives on forests; (b) To enhance the contribution of forests to the achievement of the internationally agreed development goals, including the Millennium Development Goals, in particular with respect to poverty eradication and environmental sustainability; (c) To provide a framework for national action and international cooperation. (UN General Assembly: A/C.2/62/L.5).

Pada bulan Oktober 2007, Majelis Umum PBB mengadopsi Instrumen Non-Legally Binding pada Semua Jenis Hutan. Instrumen ini merupakan bentuk komitmen kuat internasional untuk mempromosikan pendekatan baru pengelolaan hutan lestari yang menggandeng para pihak berkepentingan secara bersama-sama. Instrumen ini dipandang sebagai the missing link dari Prinsip Hutan yang telah disepakati di Rio pada tahun 1992. Ukuran/standar kelestarian tersebut telah banyak dikembangkan, baik oleh lembaga pemerintah maupun non-pemerintah dengan cakupan nasional, regional maupun internasional.  Ukuran/standar tersebut masing-masing memiliki karakteristik tersendiri, namun bila dicermati lebih jauh kesemuanya mempunyai muara yang sama, yaitu kelestarian. Perbedaan yang ada adalah merupakan akibat perbedaan preferensi dari para pengembang sesuai dengan tingkat kesejahteraan, penguasaan teknologi, dan kesadaran akan pentingnya kelestarian hutan.


Dunia menyetujui visi bersama penanganan masalah perubahan iklim

Setelah 10 tahun sejak Protokol Kyoto dirumuskan, visi bersama penanganan masalah perubahan iklim disetujui. Pertemuan COP 13 di Bali menghasilkan Bali Road Map sebagai peta jalan menuju penyelesaian masalah perubahan iklim secara menyeluruh. Komponen utamanya adalah shared vision atau visi bersama dalam menangani masalah perubahan iklim. Empat pilar yang menyokongnya yaitu mitigasi, adaptasi, transfer teknologi dan pendanaan(Keputusan 1/CP.13).

!---->Selanjutnya badan The Ad hoc Working Group on Long Term Cooperative Action (AWG-LCA) mematangkan konsep ini dan diharapkan dapat menyelesaikan tugasnya sebelum 2009 atau COP 15. Pada COP ini, konsep pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dimasukkan sebagai salah satu dari 7 upaya mitigasi global (lihat Keputusan 1/CP.13 paragraf 1b). Selanjutnya Badan Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA) merumuskan metodologi terkait pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi (Keputusan 2/CP.13) paragraf 7, 11.


Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA) ke-29

Pada sidang Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA) ke-29 yang diadakan pada tanggal 1-10 Desember 2008 mengambil tempat di Poznan, Polandia perihal metodologi terkait REDD dibahas. Sidang ini merekomendasikan petunjuk metodologi terkait REDD yang terdapat pada Annex II tanpa berkewajiban pada keputusan COP mendatang sesuai keputusan 2/CP.13 paragraf 11. Selanjutnya pada SBSTA 30 diadakan pertemuan para ahli untuk membahas masalah degradasi hutan dan Reference Emission Level (REL) dan dibuatlah draft keputusan untuk COP 15 yang diadakan di Kopenhagen.


Dua belas catatan menuju kesepakatan negoisasi perubahan iklim

Konferensi Para Pihak ke-15/ Pertemuan Para Pihak untuk Protokol Kyoto ke-5 (COP-15/CMP-5) Kerangka Kerja Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) diadakan di Copenhagen, Denmark dan menghasilkan 
Copenhagen Accord atau Persetujuan Copenhagen. Copenhagen Accord terdiri dari 12 butir catatan, namun sidang tidak mengakui persetujuan tersebut dalam arti mengadopsi. Secara garis besar, catatan tersebut diantaranya menyetujui hal-hal berikut:

  • Membatasi peningkatan suhu hingga dua derajat Celcius diatas suhu saat masa pra-industri. Pembatasan ini akan ditinjau kembali pada tahun 2015;
  • Dukungan pendanaan dari Negara maju untuk aksi penurunan emisi dan penanganan dampak perubahan iklim pada negara berkembang;
  • Negara berkembang harus melakukan aksi pengurangan emisi gas rumah akca secara nasional; dan
  • Pembentukan empat badan baru terkait dengan mekanisme REDD, implementasi pengadaan keuangan, Copenhagen Climate Funds dan mekanisme teknologi.

Walau dalam Copenhagen Accord, telah disepakati batas kenaikan suhu secara global, namun tidak disebutkan target emisi global yang harus dicapai pada tahun 2020 maupun 2050. Nilai penting aktivitas pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan disetujui dibawah butir ke-6 Copenhagen Accord. Besarnya nilai karbon yang ditambatkan di hutan tropis dan emisi yang dikeluarkan oleh proses deforestasi dan degradasi mendorong diwujudkannya pemberian insentif positif untuk kegiatan yang dapat mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.


Kemajuan negoisasi: Kesepakatan terkomprehensif sejak upaya pengurangan emisi dikomitmenkan

Negoisasi iklim mencapai kemajuan yang signifikan pada COP 16. Langkah-langkah kunci dalam rencana pengurangan emisi gas rumah kaca dan dukungan terhadap upaya negara sedang berkembang untuk melindungi wilayahnya dari dampak perubahan iklim serta membangun masa depan yang berkelanjutan disepakati dalam naskah kesepakatan yang disebut sebagai Cancun Agreements atau Kesepakatan Cancun. Salah satu poin penting dari Kesepakatan Cancun adalah diakuinya adaptasi sebagai tindakan penanganan perubahan iklim yang sama pentingnya dengan tindakan mitigasi. Kerangka adaptasi Cancun (Cancun Adaptation Framework) yang diadopsi pada COP 16 ini merupakan hasil kerja 3 tahun The Ad hoc Working Group on Long Term Cooperative Action (AWG-LCA) sejak diadopsinya Bali Action Plan pada 2007. Kerangka adaptasi ini terdiri dari lima kelompok konsentrasi yaitu implementasi, dukungan, institusi, prinsip dan keterlibatan para pihak dalam hal terkait rencana, aksi adaptasi. Kerangka Adaptasi Cancun memperluas cakupan aksi adaptasi termasuk didalamnya melalui kerjasama internasional.

Pada COP 16 ini, konsep REDD+ disetujui. Ini disebutkan pada paragraf 70 Keputusan 1/CP.16, yang walaupun tidak ditulis kata REDD plus namun memuat ke-lima komponen REDD+. Di Kesepakatan Cancun pula, hak-hak indegeneous diakui melalui adopsi UN Declaration on the Rights of Indigenous People (lihat penjelasan sebelum paragraf 88 Keputusan 1/CP.16). Perihal pendanaan REDD+ dibicarakan pada pertemuan selanjutnya di Durban (COP 17).


Titik balik negoisasi iklim

Titik balik negoisasi iklim muncul di Konferensi Para Pihak ke-17/ Pertemuan Para Pihak untuk Protokol Kyoto ke-7 (COP-17/CMP-7) Kerangka Kerja Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC). Negoisasi ini menyetujui Paket Durban yang mengadopsi tiga keputusan dan memastikan keberlanjutan periode komitmen ke dua paska-Protokol Kyoto. Tiga keputusan tersebut adalah pembentukan Green Climate Fund, Adaptation Committee yang dirancang untuk meningkatkan koordinasi kegiatan adaptasi di skala global, serta Mekanisme Teknologi, yang akan beroperasi penuh di tahun 2012. Sebuah kelompok baru dibentuk setelah diputuskan harus ada sebuah perjanjian legal mengenai perubahan iklim secepat mungkin namun tidak lebih dari tahun 2015. Kelompok baru ini dinamakan Ad hoc Working Group on the Durban Paltform for Enhanced Action (AWG-DPE).

Terkait dengan REDD+, referensi tingkat emisi diputuskan (lihat Keputusan 2/CP.17). Keputusan ini akan membantu REDD+ menjadi mirip dengan CDM dimana kredit pengurangan emisinya yang dapat digunakan negara-negara industri memenuhi target pengurangan emisinya sesuai amanat Protokol Kyoto. Dilain pihak, panduan pelaporan safeguards yang tegas masih belum disepakati. Ini berarti investor tidak dapat memantau dan memastikan proyek-proyek berjalan secara benar dan tidak mengganggu hak-hak masyarakat hutan (dan disekitar hutan) ataupun merusak lingkungan. Dan juga sumber pendanaan baik dari sumber publik maupun investor swasta tidak memiliki pengaman. Tanpa sistem safeguards yang kredibel, implementasi REDD+ akan terhambat.

Untuk Indonesia sendiri terdapat sedikitnya tiga hal terkait dengan perundingan Durban. Pertama terkait persiapan instrumen untuk implementasi penuh program penurunan emisi. Instrumen dasar tersebut seperti Strategi Nasional, termasuk di dalamnya REL/RL, MRV, dan sistem informasi pengaman (safeguard). Kedua, penerapan komitmen sukarela yang sudah tertuang melalui Perpres 61/2011 tentang RAN GRK. Ini penting untuk memberikan kepastian akan kelanjutan dari berbagai proyek awal REDD+. Ketiga, program nyata seperti  REDD+ dan RAN GRK bisa membuat posisi Delegasi Indonesia berperan penting dalam kehidupan pasca Konferensi Durban. Khususnya untuk mendorong negara-negara maju untuk mewujudkan komitmen mereka.


Membawa negoisasi iklim ke arah yang lebih dalam

Konferensi Para Pihak ke-18/ Pertemuan Para Pihak untuk Protokol Kyoto ke-8 (COP-17/CMP-7) Kerangka Kerja Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) di Doha, Qatar memberikan beberapak keputusan diantaranya yang terpenting adalah kelanjutan Protokol Kyoto periode komitmen kedua, pengurangan emisi dengan yang lebih ambisius, serta pelaksanaan komitmen dukungan pendanaan jangka panjang oleh negara maju untuk membantu negara berkembang melaksanakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Terkait komitmen periode kedua Protokol Kyoto, sebanyak 37 negara maju dan Uni Eropa sepakat menjalankan periode kedua Protokol Kyoto terhitung dari 1 Januari 2013 selama delapan tahun. Sementara itu Kanada bergabung dengan Amerika Serikat memutuskan keluar dari Protokol Kyoto. Tiga negara maju yaitu Rusia, Jepang dan Selandia Baru memutuskan tetap tidak menjadi anggota namun tidak memiliki komitmen penurunan emisi.

Pada pertemuan Doha ini, negara-negara berkembang justru muncul sebagai pemimpin dalam komitmen penurunan emisi. Vietnam bertujuan untuk mengurangi jumlah emisi gas rumah kaca sebanyak 8-10% dibandingkan dengan tahun 2010 dalam periode 2012-2020, sementara Malaysia menghargai komitmen yang dibuat di Kopenhagen untuk secara sukarela mengurangi emisi karbon sebanyak 40% di tahun 2020 dibandingkan dengan tingkat tahun 2005.


The Warsawa Framework for REDD plus

Konferensi Para Pihak ke-19/ Pertemuan Para Pihak untuk Protokol Kyoto ke-9 (COP-17/CMP-7) Kerangka Kerja Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) telah berakhir pada November 2013. Keputusan penting yang diadopsi pada negoisasi iklim iniadalah termasuk didalamnya keberlanjutan Durban Platform, Green Climate Funds dan pendanaan jangka panjang, Warsawa Framework for REDD+, Warsawa Internasional Mechanism for loss and Damage serta keputusan lainnya.


The New York Declaration on Forest

Pada KTT Iklim New York yang diadakan pada 23 September 2014, sekertaris Jendral PBB bersama dengan pemerintah dan pemimpin dari seluruh dunia bisnis, keuangan, dan masyarakat sipil berkumpul untuk mengumumkan komitmen dan rencana aksi di beberapa negara yang berperan penting untuk menjaga kenaikan suhu global.

Salah satu komitmen dan rencana aksi yang dikeluarkan adalah Forest Action Statements and Action Plans, yang merangkum penggunaan kekayaan sumberdaya hutan dalam sebuah deklarasi New York untuk hutan atau The New York Declaration on Forest. Deklarasi ini didukung oleh puluhan pemerintah, 30 perusahaan terbesar di dunia, dan lebih dari 50 organisasi masyarakat sipil dan masyarakat adat.

Agenda aksi sukarela (yang terdapat di bagian 2) sebagai panduan kepada pemerintah, perusahaan, dan organisasi mengenai berbagai bentuk rangkaian tindakan konkrit yang dapat dijalankan untuk mencapai tujuan-tujuan transformasional. Beberapa agenda tambahan menunjukkan adanya kemauan politik baru untuk mengkonservasi dan merestorasi hutan (dirangkum dalam bagian 3). Beberapa diantara rencana aksi menekankan perlunya kebijakan publik kepada pelaku komoditas untuk menghilangkan deforestasi, janji oleh masyarakat adat untuk melindungi ratusan juta hektar hutan tropis, komitmen baru dari pemerintah dan negara pemilik hutan untuk mengurangi deforestasi atau memulihkan lahan kritis, program-program bilateral dan multilateral baru untuk mendanai negara-negara dalam mengurangi deforestasi selama enam tahun ke depan dan kebijakan baru yang harus dibuat pemerintah terkait importir komoditas hutan. .


Lima Call for Climate Action

Konferensi Perubahan Iklim Tahunan ke-20 dari Badan PBB (COP20 United Nations Framework Convention on Climate Change / UNFCCC) yang diadakan di Lima, Peru menghasilkan keputusan Lima Call for Climate Action yang disepakati secara aklamasi oleh seluruh Negara Pihak Anggota UNFCCC.

Sebagai bagian dari komitmen untuk ikut turut aktif menangani perubahan iklim, disepakati agar semua negara, baik negara maju, negara berkembang maupun negara ketiga anggota UNFCCC untuk memberikan komitmen dalam bentuk intended nationally determined contributions (INDCs) sesuai kondisi dan kemampuan negara masing-masing, serta harus disampaikan sebelum berlangsungnya COP21 di Paris pada akhir 2015.

Dalam komitmen INDCs tersebut, setiap negara harus menyebutkan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebagai bentuk mitigasi dan adaptasi untuk mengendalikan konsentrasi emisi GRK gobal yang akan berdampak pada meningkatnya temperatur rata-rata dunia. Komitmen global penurunan emisi GRK dalam INDCs dari seluruh negara ini harus sesuai dengan rekomendasi dari badan ilmiah perubahan iklim dibawah PBB yaitu IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) untuk menghindari kenaikan temperatur global diatas 2 derajat sebagai batas aman menghindari bencana ekstrim global akibat perubahan iklim. .


Perjalanan panjang dimulai dengan langkah kecil yang pasti. Protokol Kyoto memulai langkah pemenuhan komitmen penurunan emisi dan target pengurangan gas GRK sesuai dengan yang disetujui di Konvensi Perubahan Iklim. Sepuluh tahun kemudian dunia berhasil menyusun visi bersama penanganan masalah perubahan iklim di Bali. Disini aktivitas pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan menjadi salah satu strategi mitigasi perubahan iklim.

Pada perkembangan selanjutnya, disadari pentingnya untuk memulai suatu mekanisme pemberian insentif positif untuk kegiatan yang dapat mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan yang berlaku global dan juga terintegrasi dalam strategi pembangunan nasional para pihak. Pada negoisasi iklim COP UNFCCC ke-16 di Cancun dicapai kesepakatan upaya pengurangan emisi terkomprehensif. REDD+ disetujui sebagai suatu mekanisme global untuk menciptakan suatu insentif bagi negara-negara berkembang untuk melindungi dan mengelola sumber daya hutannya dengan lebih baik dan bijaksana, dan memberikan kontribusi terhadap perjuangan global melawan perubahan iklim. REDD+ masih terus menjadi agenda pembicaraan di negoisasi iklim selanjutnya, hal ini menunjukkan dukungan dunia untuk membawa REDD+ tidak hanya matang di atas kertas namun juga dapat untuk diteruskan.

  • Langkah pertama yang mengikat

    Protokol Kyoto bertujuan menjaga konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer agar berada pada tingkat yang tidak membahayakan sistem iklim bumi. Untuk mencapai tujuan itu, Protokol mengatur pelaksanaan penurunan emisi oleh negara industri sebesar 5% di bawah tingkat emisi tahun 1990 dalam periode 2008-12 melalui mekanisme Implementasi Bersama (Joint Implementation), Perdagangan Emisi (Emission Trading), dan Mekanisme Pembangunan Bersih / Clean Development Mechanism (Penjelasan: UU 17/2004).

    Negoisasi iklim PBB ke 3 menghasilkan Protokol Kyoto sebagai komitmen pengurangan emisi pertama yang mengikat negara para pihak. Ini adalah langkah awal dari upaya penanganan perubahan iklim yang telah digagas sejak Deklarasi Rio. Protokol Kyoto menetapkan aturan mengenai tata cara, target, mekanisme penurunan emisi serta prosedur penaatan dan penyelesaian sengketa.

    Pada periode pertama komitmen (2008-2005) negara yang termasuk dalam Annex I (Lihat: Konvensi Perubahan Iklim Annex I) secara kolektif harus menurunkan level emisinya sekurangnya 5% dibawah level emisi 1990 (Lihat: Protokol Kyoto Artikel 3, butir 1). Untuk memenuhi target pengurangan emisi tersebut, telah disetujui tiga mekanisme yang mencakup: (1) Perdagangan emisi karbon; (2) Mekanisme pembangunan bersih; dan (3) Implementasi bersama. Indonesia sendiri meratifikasi protokol Kyoto pada bulan Desember 2004, melalui UU 17/2004.


  • Instrumen Non-Legally Binding pada Semua Jenis Hutan

    The purpose of this instrument is: (a) To strengthen political commitment and action at all levels to implement effectively sustainable management of all types of forests and to achieve the shared global objectives on forests; (b) To enhance the contribution of forests to the achievement of the internationally agreed development goals, including the Millennium Development Goals, in particular with respect to poverty eradication and environmental sustainability; (c) To provide a framework for national action and international cooperation. (UN General Assembly: A/C.2/62/L.5).

    Pada bulan Oktober 2007, Majelis Umum PBB mengadopsi Instrumen Non-Legally Binding pada Semua Jenis Hutan. Instrumen ini merupakan bentuk komitmen kuat internasional untuk mempromosikan pendekatan baru pengelolaan hutan lestari yang menggandeng para pihak berkepentingan secara bersama-sama. Instrumen ini dipandang sebagai the missing link dari Prinsip Hutan yang telah disepakati di Rio pada tahun 1992. Ukuran/standar kelestarian tersebut telah banyak dikembangkan, baik oleh lembaga pemerintah maupun non-pemerintah dengan cakupan nasional, regional maupun internasional.  Ukuran/standar tersebut masing-masing memiliki karakteristik tersendiri, namun bila dicermati lebih jauh kesemuanya mempunyai muara yang sama, yaitu kelestarian. Perbedaan yang ada adalah merupakan akibat perbedaan preferensi dari para pengembang sesuai dengan tingkat kesejahteraan, penguasaan teknologi, dan kesadaran akan pentingnya kelestarian hutan.


  • Dunia menyetujui visi bersama penanganan masalah perubahan iklim

    Setelah 10 tahun sejak Protokol Kyoto dirumuskan, visi bersama penanganan masalah perubahan iklim disetujui. Pertemuan COP 13 di Bali menghasilkan Bali Road Map sebagai peta jalan menuju penyelesaian masalah perubahan iklim secara menyeluruh. Komponen utamanya adalah shared vision atau visi bersama dalam menangani masalah perubahan iklim. Empat pilar yang menyokongnya yaitu mitigasi, adaptasi, transfer teknologi dan pendanaan(Keputusan 1/CP.13).

    Selanjutnya badan The Ad hoc Working Group on Long Term Cooperative Action (AWG-LCA) mematangkan konsep ini dan diharapkan dapat menyelesaikan tugasnya sebelum 2009 atau COP 15. Pada COP ini, konsep pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dimasukkan sebagai salah satu dari 7 upaya mitigasi global (lihat Keputusan 1/CP.13 paragraf 1b). Selanjutnya Badan Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA) merumuskan metodologi terkait pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi (Keputusan 2/CP.13) paragraf 7, 11.


  • Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA) ke-29

    Pada sidang Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA) ke-29 yang diadakan pada tanggal 1-10 Desember 2008 mengambil tempat di Poznan, Polandia perihal metodologi terkait REDD dibahas. Sidang ini merekomendasikan petunjuk metodologi terkait REDD yang terdapat pada Annex II tanpa berkewajiban pada keputusan COP mendatang sesuai keputusan 2/CP.13 paragraf 11. Selanjutnya pada SBSTA 30 diadakan pertemuan para ahli untuk membahas masalah degradasi hutan dan Reference Emission Level (REL) dan dibuatlah draft keputusan untuk COP 15 yang diadakan di Kopenhagen.


  • Dua belas catatan menuju kesepakatan negoisasi perubahan iklim

    Konferensi Para Pihak ke-15/ Pertemuan Para Pihak untuk Protokol Kyoto ke-5 (COP-15/CMP-5) Kerangka Kerja Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) diadakan di Copenhagen, Denmark dan menghasilkan 
    Copenhagen Accord atau Persetujuan Copenhagen. Copenhagen Accord terdiri dari 12 butir catatan, namun sidang tidak mengakui persetujuan tersebut dalam arti mengadopsi. Secara garis besar, catatan tersebut diantaranya menyetujui hal-hal berikut:

    • Membatasi peningkatan suhu hingga dua derajat Celcius diatas suhu saat masa pra-industri. Pembatasan ini akan ditinjau kembali pada tahun 2015;
    • Dukungan pendanaan dari Negara maju untuk aksi penurunan emisi dan penanganan dampak perubahan iklim pada negara berkembang;
    • Negara berkembang harus melakukan aksi pengurangan emisi gas rumah akca secara nasional; dan
    • Pembentukan empat badan baru terkait dengan mekanisme REDD, implementasi pengadaan keuangan, Copenhagen Climate Funds dan mekanisme teknologi.

    Walau dalam Copenhagen Accord, telah disepakati batas kenaikan suhu secara global, namun tidak disebutkan target emisi global yang harus dicapai pada tahun 2020 maupun 2050. Nilai penting aktivitas pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan disetujui dibawah butir ke-6 Copenhagen Accord. Besarnya nilai karbon yang ditambatkan di hutan tropis dan emisi yang dikeluarkan oleh proses deforestasi dan degradasi mendorong diwujudkannya pemberian insentif positif untuk kegiatan yang dapat mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.


  • Kemajuan negoisasi: Kesepakatan terkomprehensif sejak upaya pengurangan emisi dikomitmenkan

    Negoisasi iklim mencapai kemajuan yang signifikan pada COP 16. Langkah-langkah kunci dalam rencana pengurangan emisi gas rumah kaca dan dukungan terhadap upaya negara sedang berkembang untuk melindungi wilayahnya dari dampak perubahan iklim serta membangun masa depan yang berkelanjutan disepakati dalam naskah kesepakatan yang disebut sebagai Cancun Agreements atau Kesepakatan Cancun. Salah satu poin penting dari Kesepakatan Cancun adalah diakuinya adaptasi sebagai tindakan penanganan perubahan iklim yang sama pentingnya dengan tindakan mitigasi. Kerangka adaptasi Cancun (Cancun Adaptation Framework) yang diadopsi pada COP 16 ini merupakan hasil kerja 3 tahun The Ad hoc Working Group on Long Term Cooperative Action (AWG-LCA) sejak diadopsinya Bali Action Plan pada 2007. Kerangka adaptasi ini terdiri dari lima kelompok konsentrasi yaitu implementasi, dukungan, institusi, prinsip dan keterlibatan para pihak dalam hal terkait rencana, aksi adaptasi. Kerangka Adaptasi Cancun memperluas cakupan aksi adaptasi termasuk didalamnya melalui kerjasama internasional.

    Pada COP 16 ini, konsep REDD+ disetujui. Ini disebutkan pada paragraf 70 Keputusan 1/CP.16, yang walaupun tidak ditulis kata REDD plus namun memuat ke-lima komponen REDD+. Di Kesepakatan Cancun pula, hak-hak indegeneous diakui melalui adopsi UN Declaration on the Rights of Indigenous People (lihat penjelasan sebelum paragraf 88 Keputusan 1/CP.16). Perihal pendanaan REDD+ dibicarakan pada pertemuan selanjutnya di Durban (COP 17).


  • Titik balik negoisasi iklim

    Titik balik negoisasi iklim muncul di Konferensi Para Pihak ke-17/ Pertemuan Para Pihak untuk Protokol Kyoto ke-7 (COP-17/CMP-7) Kerangka Kerja Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC). Negoisasi ini menyetujui Paket Durban yang mengadopsi tiga keputusan dan memastikan keberlanjutan periode komitmen ke dua paska-Protokol Kyoto. Tiga keputusan tersebut adalah pembentukan Green Climate Fund, Adaptation Committee yang dirancang untuk meningkatkan koordinasi kegiatan adaptasi di skala global, serta Mekanisme Teknologi, yang akan beroperasi penuh di tahun 2012. Sebuah kelompok baru dibentuk setelah diputuskan harus ada sebuah perjanjian legal mengenai perubahan iklim secepat mungkin namun tidak lebih dari tahun 2015. Kelompok baru ini dinamakan Ad hoc Working Group on the Durban Paltform for Enhanced Action (AWG-DPE).

    Terkait dengan REDD+, referensi tingkat emisi diputuskan (lihat Keputusan 2/CP.17). Keputusan ini akan membantu REDD+ menjadi mirip dengan CDM dimana kredit pengurangan emisinya yang dapat digunakan negara-negara industri memenuhi target pengurangan emisinya sesuai amanat Protokol Kyoto. Dilain pihak, panduan pelaporan safeguards yang tegas masih belum disepakati. Ini berarti investor tidak dapat memantau dan memastikan proyek-proyek berjalan secara benar dan tidak mengganggu hak-hak masyarakat hutan (dan disekitar hutan) ataupun merusak lingkungan. Dan juga sumber pendanaan baik dari sumber publik maupun investor swasta tidak memiliki pengaman. Tanpa sistem safeguards yang kredibel, implementasi REDD+ akan terhambat.

    Untuk Indonesia sendiri terdapat sedikitnya tiga hal terkait dengan perundingan Durban. Pertama terkait persiapan instrumen untuk implementasi penuh program penurunan emisi. Instrumen dasar tersebut seperti Strategi Nasional, termasuk di dalamnya REL/RL, MRV, dan sistem informasi pengaman (safeguard). Kedua, penerapan komitmen sukarela yang sudah tertuang melalui Perpres 61/2011 tentang RAN GRK. Ini penting untuk memberikan kepastian akan kelanjutan dari berbagai proyek awal REDD+. Ketiga, program nyata seperti  REDD+ dan RAN GRK bisa membuat posisi Delegasi Indonesia berperan penting dalam kehidupan pasca Konferensi Durban. Khususnya untuk mendorong negara-negara maju untuk mewujudkan komitmen mereka.


  • Membawa negoisasi iklim ke arah yang lebih dalam

    Konferensi Para Pihak ke-18/ Pertemuan Para Pihak untuk Protokol Kyoto ke-8 (COP-17/CMP-7) Kerangka Kerja Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) di Doha, Qatar memberikan beberapak keputusan diantaranya yang terpenting adalah kelanjutan Protokol Kyoto periode komitmen kedua, pengurangan emisi dengan yang lebih ambisius, serta pelaksanaan komitmen dukungan pendanaan jangka panjang oleh negara maju untuk membantu negara berkembang melaksanakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Terkait komitmen periode kedua Protokol Kyoto, sebanyak 37 negara maju dan Uni Eropa sepakat menjalankan periode kedua Protokol Kyoto terhitung dari 1 Januari 2013 selama delapan tahun. Sementara itu Kanada bergabung dengan Amerika Serikat memutuskan keluar dari Protokol Kyoto. Tiga negara maju yaitu Rusia, Jepang dan Selandia Baru memutuskan tetap tidak menjadi anggota namun tidak memiliki komitmen penurunan emisi.

    Pada pertemuan Doha ini, negara-negara berkembang justru muncul sebagai pemimpin dalam komitmen penurunan emisi. Vietnam bertujuan untuk mengurangi jumlah emisi gas rumah kaca sebanyak 8-10% dibandingkan dengan tahun 2010 dalam periode 2012-2020, sementara Malaysia menghargai komitmen yang dibuat di Kopenhagen untuk secara sukarela mengurangi emisi karbon sebanyak 40% di tahun 2020 dibandingkan dengan tingkat tahun 2005.


  • The Warsawa Framework for REDD plus

    Konferensi Para Pihak ke-19/ Pertemuan Para Pihak untuk Protokol Kyoto ke-9 (COP-17/CMP-7) Kerangka Kerja Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) telah berakhir pada November 2013. Keputusan penting yang diadopsi pada negoisasi iklim iniadalah termasuk didalamnya keberlanjutan Durban Platform, Gren Climate Funda dan pendanaan jangka panjang, Warsawa Framework for REDD+, Warsawa Internasional Mechanism for loss and Damage serta keputusan lainnya.

  • The New York Declaration on Forest

    Pada KTT Iklim New York yang diadakan pada 23 September 2014, sekertaris Jendral PBB bersama dengan pemerintah dan pemimpin dari seluruh dunia bisnis, keuangan, dan masyarakat sipil berkumpul untuk mengumumkan komitmen dan rencana aksi di beberapa negara yang berperan penting untuk menjaga kenaikan suhu global.

    Salah satu komitmen dan rencana aksi yang dikeluarkan adalah Forest Action Statements and Action Plans, yang merangkum penggunaan kekayaan sumberdaya hutan dalam sebuah deklarasi New York untuk hutan atau The New York Declaration on Forest. Deklarasi ini didukung oleh puluhan pemerintah, 30 perusahaan terbesar di dunia, dan lebih dari 50 organisasi masyarakat sipil dan masyarakat adat.

    Agenda aksi sukarela (yang terdapat di bagian 2) sebagai panduan kepada pemerintah, perusahaan, dan organisasi mengenai berbagai bentuk rangkaian tindakan konkrit yang dapat dijalankan untuk mencapai tujuan-tujuan transformasional. Beberapa agenda tambahan menunjukkan adanya kemauan politik baru untuk mengkonservasi dan merestorasi hutan (dirangkum dalam bagian 3). Beberapa diantara rencana aksi menekankan perlunya kebijakan publik kepada pelaku komoditas untuk menghilangkan deforestasi, janji oleh masyarakat adat untuk melindungi ratusan juta hektar hutan tropis, komitmen baru dari pemerintah dan negara pemilik hutan untuk mengurangi deforestasi atau memulihkan lahan kritis, program-program bilateral dan multilateral baru untuk mendanai negara-negara dalam mengurangi deforestasi selama enam tahun ke depan dan kebijakan baru yang harus dibuat pemerintah terkait importir komoditas hutan. .


  • Lima Call for Climate Action

    Konferensi Perubahan Iklim Tahunan ke-20 dari Badan PBB (COP20 United Nations Framework Convention on Climate Change / UNFCCC) yang diadakan di Lima, Peru menghasilkan keputusan Lima Call for Climate Action yang disepakati secara aklamasi oleh seluruh Negara Pihak Anggota UNFCCC.

    Sebagai bagian dari komitmen untuk ikut turut aktif menangani perubahan iklim, disepakati agar semua negara, baik negara maju, negara berkembang maupun negara ketiga anggota UNFCCC untuk memberikan komitmen dalam bentuk intended nationally determined contributions (INDCs) sesuai kondisi dan kemampuan negara masing-masing, serta harus disampaikan sebelum berlangsungnya COP21 di Paris pada akhir 2015.

    Dalam komitmen INDCs tersebut, setiap negara harus menyebutkan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebagai bentuk mitigasi dan adaptasi untuk mengendalikan konsentrasi emisi GRK gobal yang akan berdampak pada meningkatnya temperatur rata-rata dunia. Komitmen global penurunan emisi GRK dalam INDCs dari seluruh negara ini harus sesuai dengan rekomendasi dari badan ilmiah perubahan iklim dibawah PBB yaitu IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) untuk menghindari kenaikan temperatur global diatas 2 derajat sebagai batas aman menghindari bencana ekstrim global akibat perubahan iklim. .


membagi informasi ini:

Jadwal Kegiatan

Informasi Kontak

Telepon: +62 (21) 2500811
Faximili: +62 (21) 2500822
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Situs Web: www.reddplus.go.id

Kantor Utama

Jl. Ir. H. Juanda No. 36
Jakarta Pusat - 10120, Indonesia

Kantor Operasional

Mayapada Tower II Lt. 14
Jl. Sudirman Kav. 27, Jakarta Selatan - 19210 Indonesia

Jejaring Sosial