Prasyarat

Strategi Operasional BP REDD+

BP REDD+ mengintegrasikan kebijakan dan program REDD+ pada segala tingkatan, dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten hingga tingkat desa. Tujuan ditentukan pada tingkat nasional, namun pelaksanaannya akan terjadi di tingkat subnasional. Target BP REDD+ merupakan agregasi di tingkat nasional. Pada tingkat subnasional, kelembagaan dikembangkan pada jurisdiksi provinsi dan inovasi program dikembangkan pada jurisdiksi kabupaten dan desa. Hal ini dimulai dengan menawarkan kerjasama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten sebagai dasar untuk mengikat melalui Nota Kesepakatan Bersama (MoU).

Karena itu BP REDD+ mendorong komitmen pemerintah pada berbagai tingkatan (pusat, provinsi, kabupaten) secara bersama untuk menjalankan inisiatif REDD+. Program subnasional dimulai dengan penyiapan institusi, kemudian ke program-program strategis dan secara bertahap bergerak ke program pembayaran berbasis kinerja.

Supaya program dapat dilakukan dengan baik dan akuntabel secara nasional dan internasional, BP REDD+ perlu menyiapkan institusi yang memiliki program strategis. Karena Indonesia sangat luas, maka pendekatan yang digunakan oleh BP REDD+ adalah pendekatan jurisdiksi. BP REDD+ memilih suatu provinsi berdasarkan kontribusi emisinya besar. Maka ada 11 provinsi yang dari awal menjadi mitra dalam pelaksanaan program REDD+ di Indonesia. Provinsi ini diawali dengan penunjukkan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai provinsi perintis pelaksanaan program REDD+ oleh Presiden pada 2010. Tahun berikutnya diikuti dengan Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Papua Barat, dan Papu. Pada 2015 BP REDD+ akan masuk ke semua provinsi. Dengan demikian, program REDD+ ini betul-betul akan dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke.

BP REDD+ memiliki apa yang disebut 5P 10I (5 Prerequisite/prasyarat dan 10 Imperative Action/Aksi Imperatif) pada 2014. Lima Prasyarat ini merupakan sebuah prasyarat untuk memasuki tindakan imperatif pada 2014. Kelimanya adalah :

  1. Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) atau Strategi Rencana Aksi Daerah (STRADA) yang dipersyaratkan bagi semua daerah untuk menyusun dokumen ini dalam konteks pelaksanaan REDD+.
  2. Baseline Data atau Peta Daerah/Kabupaten dan Peta Kadastral yang mensyaratkan tiap daerah untuk memetakan apa yang dimiliki oleh daerah.
  3. Institusi REDD+ di Tingkat Subnasional yang mensyaratkan daerah untuk memiliki kapasitas dan kelembagaan.
  4. Nota Kesepahaman (MoU) dan Kesepakatan Kemitraan dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.
  5. Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi (Measurement, Reporting, and Verification/MRV) dan Level Emisi Rujukan (Reference Emission Level/REL) di Tingkat Provinsi, yang mensyaratkansetiap provinsi memiliki kapasitas yang baik untuk mengukur, memantau, melaporkan dan melakukan kegiatan verifikasi terhadap semua kegiatan REDD+.
membagi informasi ini:

Jadwal Kegiatan

Informasi Kontak

Telepon: +62 (21) 2500811
Faximili: +62 (21) 2500822
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Situs Web: www.reddplus.go.id

Kantor Utama

Jl. Ir. H. Juanda No. 36
Jakarta Pusat - 10120, Indonesia

Kantor Operasional

Mayapada Tower II Lt. 14
Jl. Sudirman Kav. 27, Jakarta Selatan - 19210 Indonesia

Jejaring Sosial