Aksi Imperatif

Setelah fase satu yang ditandai dengan berakhirnya masa Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ pada pertengahan 2013, maka terbentuklah Badan Pengelola (BP) REDD+ seperti diamanatkan oleh Peraturan Presiden No. 62/2013. BP REDD+ segera bergerak menyusun langkah-langkah strategis untuk melaksanakan fungsinya sebagai lembaga yang memiliki fungsi koordinasi antar Kementerian dan Lembaga. Dalam masa interim menuju fase berikutnya, yaitu transformasi dari fase persiapan menuju fase pembayaran berbasis kinerja, BP REDD+ merumuskan program-program strategis yang disebut 5 Prasyarat (Prerequisite) dan 10 Aksi Imperatif (Imperative Action) . Masing-masing aksi imperatif dijelaskan dalam tautan berikut:

  • Rasional

    Monitoring Moratorium seperti diamanatkan Instruksi Presiden (INPRES) No.6/2013 mengenai Peta Indikatif Pemberian Izin Baru (PIPIB) menugaskan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan BP REDD+ untuk memonitor pelaksanaan INPRES di lapangan terutama menyangkut pemberian izin di atas hutan dan lahan gambut.

    Pendekatan
    • Bekerjasama dengan UKP4 dan seluruh kementerian terkait yang dimandatkan oleh INPRES untuk pelaksanaan moratorium.
    • Bekerjasama dengan 11 pemerintah provinsi untuk pelaksanaan moratorium di provinsi terkait.
    • Bermitra dengan LSM untuk pelaksanaan ground-truthing, memastikan moratorium dilaksanakan dengan efektif di lapangan: memeriksa konflik, pengeluaran ijin, pembalakan liar, perambahan.
    • Pelaporan untuk status pelaksanaan moratorium dan memasukannya ke dalam REDD+ Situation Room.
    Lokasi

    Monitoring Moratorium dilaksanakan terutama di 11 provinsi.

  • Rasional

    Berbicara masalah pembangunan di atas lahan, diperlukan kajian perizinan dan pengukuhan kawasan hutan. Ada ribuan konflik tenurial atau kepemilikan lahan yang berdampak pada kepastian areal hutan. Saat ini hanya 11 persen hutan di Indonesia yang sudah dikukuhkan. Kajian perizinan sudah dilakukan di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Jambi. BP REDD+ mendukung mandat dari kementerian agar terjadi percepatan dalam pengukuhan kawasan hutan.

    Pendekatan
    • Mendukung Kementerian Kehutanan dan beberapa pemerintah provinsi dalam pemetaan hutan melalui Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Daerah dalam memetakan kawasan hutan melalui apa yang disebut metode "Klaim dan Verifikasi".
    • Mendukung Pemerintah Daerah dalam pemetaan klaim pihak-pihak ketiga atas lahan, masyarakat umum, hutan atau tanah adat, audit legal atas perizinan berbasis lahan, seperti misalnya proyek perintis, pertambangan, dan perkebunan.
    • Mengembangkan database untuk perizinan berbasis lahan.
    • Mendukung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan peta jalan reformasi undang-undang dan peraturan di bawah pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan UKP4.
    Lokasi
  • Program ini dipusatkan di tiga provinsi, yaitu di tiga kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, dua kabupaten di Kalimantan Timur, dan tiga kabupaten di Provinsi Jambi.
  • Pelibatan awal dengan delapan Provinsi, yaitu Aceh, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Papua Barat, dan Papua.
  • Rasional

    Menurut laporan Kementerian Kehutanan, ada sejumlah besar kegiatan pembalakan liar di hutan dan lahan gambut tanpa ada penegakan hukum yang memadai karana keterbatasan Undang-Undang Kehutanan. Kegagalan dalam menegakkan hukum secara efektif dan konsisten akan makin memperbesar tingkat kerusakan hutan dan lahan gambut dalam skala yang lebih luas. BP REDD+ menunjukkan keberpihakan pada proses penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi. Ada sejumlah kasus yang telah dikawal oleh BP REDD+.

    Pendekatan

    BP REDD+ bekerjasama dengan UKP4 dan para penegak hukum melakukan hal-hal sebagai berikut:

    • Mendukung pemanfaatan pendekatan multidoor yang merupakan komitmen para penegak hukum untuk memperkuat penegakan hukum terhadap hutan dan lahan gambut.
    • Mendukung pelatihan mengenai pendekatan multidoor yang terintegrasi kepada para aparat penegak hukum, termasuk para hakim, jaksa, polisi, dan penyelidik pegawai negeri sipil.
    • Mengkoordinasikan pertemuan rutin dengan para penegak hukum untuk menangani kasus-kasus prioritas.
    • Mengembangkan prosedur penuntutan pidana korporasi bagi para hakim dan jaksa.
    • Mengembangkan kebijakan mengenai jaksa hijau (green prosecutor)
    Lokasi

    Penegakan hukum terhadap kawasan hutan dan lahan gambut dilaksanakan terutama di 11 provinsi

  • Rasional

    BP REDD+ melakukan pemetaan hutan adat dan membangun kapasitas masyarakat adat dengan dikeluarkannya hutan adat dari hutan negara seperti diamanatkan dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35/2012. Keputusan ini telah memberikan hak bagi masyarakat adat untuk mengelola hutan dimana mereka menggantungkan hidupnya. Keputusan ini harus ditindaklanjuti agar terdapat kejelasan. Ada tiga hal penting yang perlu diperjelas, yaitu Rancangan Undang-Undang untuk pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, kebijakan pemerintah untuk mengurangi konflik, dan tata cara melakukan pemetaan dan pengakuan sebagai hutan desa, seperti misalnya pengakuan hutan nagari di Provinsi Sumatera Barat.

    Pendekatan
    • Memfasilitasi koordinasi di tingkat nasional terkait dengan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.
    • Mengembangkan rencana aksi untuk menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi.
    • Mendukung pemerintah subnasional untuk kelembagaan atau kebijakan bagi masyarakat adat di daerah.
    • Melakukan penguatan kelembagaan masyarakat adat melalui kemitraan dengan organisasi seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kemitraan, KKI Warsi, dan sebagainya.
    • Mendukung inventarisasi, pemetaan hutan adat, dan program pembangunan kapasitas untuk masyarakat adat.
    Lokasi

    Program pemetaan hutan adat dan penguatan kapasitas masyarakat adat dilakukan di 11 provinsi.

  • Rasional

    Pengendalian kebakaran hutan dan lahan gambut menjadi isu yang sangat penting. BP REDD+ bekerjasama dan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, masyarakat, dan pengusaha untuk turut melakukan pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut. Sesuai instruksi Wakil Presiden Budiono, BP REDD+ menjalin koordinasi terutama dengan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Masyarakat dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta semua pihak mengembangkan Prosedur Operasi Standar Nasional (POSNAS) untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan gambut.

    Pendekatan
    • Di tingkat nasional, bekerja bersama Kementerian Kehutanan dan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan kementerian terkait lainnya yang dimandatkan untuk melaksanakan INPRES No. 16/2011 mengenai Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut.
    • Mengaktifkan BP REDD+ Situation Room untuk memonitor dan menganalisa titik panas dan titik api dari sumber-sumber terpercaya.
    • Melanjutkan penguatan masyarakat dan LSM untuk menangani dan mengelola kebakaran dan potensi kebakaran di hutan dan lahan gambut melalui program penanggulangan kebakaran hutan berbasis masyarakat.
    • Memfasilitasi masyarakat untuk memantau dan melaporkan kebakaran hutan dan lahan gambut ke Situation Room BP REDD+ dan lembaga REDD+ di daerah melalui pendekatan yang diproakarsai oleh masyarakat sendiri.
    • Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNNM).
    Lokasi

    Program pengendalian kebakaran hutan dan lahan terutama dilaksanakan di Provinsi yang rawan terjadi kebakaran seperti di Riau, Aceh, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.

  • Rasional

    Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) sudah mensahkan Undang-Undang Desa. Namun kenyataannya, masyarakat pedesaan belum juga menemukan cara mereka untuk mengembangkan akses untuk mendapatkan mata pencaharian yang berkelanjutan. Tidak mengherankan jika mereka masih banyak mengeksploitasi sumber daya alam. Di sisi lain, mereka yang tinggal di dekat hutan juga menghadapi masalah di bidang infrastruktur. Karena itu, BP REDD+ perlu mengawal agar perencanaan pembangunan desa dapat dibekali dengan substansi hijau yang berkelanjutan. Masyarakat di desa harus mendapatkan insentif lebih dari sekedar karbon.

    Pendekatan
    • Memperkenalkan pendekatan berbasis sumber daya lokal yang partisipatif serta membangun kapasitas lokal untuk merehabilitasi hutan dan lahan gambut yang telah terdegradasi, mengangkat pengembangan penghidupan yang berkelanjutan, dan meningkatkan akses pada fasilitas sosial ekonomi dan pasar.
    • Mengedepankan pembangunan berkelanjutan, misalnya melalui 'pekerjaan hijau', pertanian berkelanjutan yang tanpa membakar lahan.
    • Menjalin kemitraan dengan masyarakat adat dan LSM lokal serta para pekerja di lembaga-lembaga swadaya masyarakat tersebut.
    Lokasi

    Pengembangan desa hijau saat ini dilakukan di tujuh kabupaten in Kalimantan Tengah, tiga kabupaten di Jambi, dan 2 kabupaten di Kalimantan Timur.

  • Rasional

    Program Sekolah Hijau sudah dimulai bahkan sebelum terbentuknya BP REDD+ dengan program Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (ESD). Program ini menjadi sarana kampanye yang efektif untuk mengubah paradigma anak didik, pendidik, masyarakat dan semua pihak mengenai pembangunan berkelanjutan. Program ini diterapkan di banyak sekolah unggulan REDD+ yang mengedepankan cara berpikir holistik terkait dengan pembangunan lingkungan berkelanjutan dengan melihat segala potensi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terutama yang tinggal dekat dengan hutan.

    Pendekatan
    • Mengubah paradigma mengenai pemanfaatan hutan, keanekaragaman hayati, dan kebudayaan yang dilakukan melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada para guru di sekolah-sekolah tertentu.
    • Memperluas dampak sekolah hijau kepada masyarakat dengan mengayakan adat istiadat lokal yang terkait dengan lingkungan. Hal ini aka dilakukan di masyarakat-masyarakat tertentu.
    • Mengajarkan isu-isu kehutanan dan lahan gambut yang melibatkan organisasi masyarakat madani serta pemangku kepentingan terkait lainnya.
    • Mengintervensi perubahan kurikulum nasional menyangkut isu perubahan iklim dan REDD+. Hal ini akan dilakukan dengan berkolaborasi bersama kementerian terkait.
    • Membangun sekolah kejuruan di bidang ekoturisme, pengobatan tradisional, dan sebagainya.
    Lokasi

    Program Sekolah Hijau sudah banyak dilakukan di beberapa kabupaten di Kalimantan Tengah. Namun BP REDD+ akan memperluas cakupan program ini di 11 provinsi.

  • Rasional

    Konversi pemanfaatan lahan dari lahan yang dilindungi menjadi areal pembangunan dan pertanian seringkali tidak mengakomodir ekosistem yang dilindungi oleh masyarakat lokal termasuk sistem hidrologi dan tujuan konservasi. BP REDD+ mengawal penyelesaian masalah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) ini. Selanjutnya, penyelesaian ini akan dikaitkan dengan produk peraturan dan perizinan yang ada.

    Pendekatan
    • Penilaian kemajuan saat ini di setiap RTRW provinsi dan segala masalah yang muncul.
    • Mendukung pemerintah kabupaten dan provinsi dalam membangun kapasitas yang mengarusutamakan lingkungan berkelanjutan serta menghindari deforestasi dan degradasi hutan.
    • Memberikan dukungan untuk pemutakhiran data baseline dan peta melalui proses yang melibatkan banyak pemangku kepentingan.
    • Membantu mengurai kebuntuan masalah-masalah hukum terkait dengan semua proses rencana tata ruang mlalui kerangka kerja multidoor.
    • Membangun sekolah kejuruan di bidang ekoturisme, pengobatan tradisional, dan sebagainya.
    Lokasi

    Dukungan terhadapa rencana khusus RTRW dilakukan di provinsi-provinsi tertentu yang dipilih berdasarkan tingkat intervensi yang diperlukan.

  • Rasional

    BP REDD+ melaksanakan program strategis untuk menyelamatkan taman nasional dan hutang lindung. Melakukan perlindungan terhadap taman nasional merupakan hal penting terutama untuk mewujudkan slogan "lebih dari sekedar karbon dan lebih daripada hutan". Taman nasional sekarang sedang terancam oleh kegiatan-kegiatan ilegal termasuk pembalakan liar, pertambangan, dan perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat dan perusahaan.

    Pendekatan
    • Memetakan masalah dan mengembangkan rekomendasi di empat Taman Nasional sebagai kegiatan perintis.
    • Mendukung program-program flora dan fauna yang dilindungi.
    • Mendukung pelaksanaan rekomendasi seperti misalnya dalam proses-proses perencanaan penguatan, penegakan hukum, dan resolusi konflik. Hal ini termasuk juga melaksanakan program desa hijau, mengembangkan Tingkat Emisi Rujukan (Reference Emission Level/REL), menguatkan pemantauan, dan sebagainya.
    • Mendukung Kementerian Kehutanan dalam menguatkan kapasitas lembaga maupun pejabat Taman Nasional.
    Lokasi

    Program penyelamatan ini difokuskan terlebih dahulu di empat taman nasional yang telah ditentukan BP REDD+.

  • Rasional

    Banyak kasus kegiatan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat di hutan dan lahan gambut terjadi karena isu-isu struktural. Misalnya, ketidakjelasan kepemilikan lahan, akses yang tidak adil terhadap sumber daya alam, dan lemahnya penegakan hukum. Namun demikian, hanya dengan mengandalkan penegakan hukum semata tidak akan dapat menjawab akar konflik. Tidak adanya tata kelola hutan yang baik terutama disebabkan oleh tdak adanya dasar hukum dan kapasitas untuk mengatasi konflik.

    Pendekatan
    • Mengembangkan mekanisme resolusi konflik dalam dua isu, yaitu proses pengukuhan hutan dan taman nasional melalui proyek perintis.
    • Mendukung pengembangan kebijakan untuk menguatkan mekanisme resolusi konflik dalam proses pengukuhan hutan dan taman nasional.
    • Mendukung kapasitas Kementerian Kehutanan dan pemerintah daerah untuk menjalankan resolusi konflik yang efektif.
    Lokasi

    Resolusi konflik ini dijalankan BP REDD+ di provinsi-provinsi tertentu.

membagi informasi ini:

Jadwal Kegiatan

Informasi Kontak

Telepon: +62 (21) 2500811
Faximili: +62 (21) 2500822
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Situs Web: www.reddplus.go.id

Kantor Utama

Jl. Ir. H. Juanda No. 36
Jakarta Pusat - 10120, Indonesia

Kantor Operasional

Mayapada Tower II Lt. 14
Jl. Sudirman Kav. 27, Jakarta Selatan - 19210 Indonesia

Jejaring Sosial