Moratorium

Penangguhan pemberian izin baru telah tertuang dalam Inpres 10/2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut yang diterbitkan tanggal 20 Mei 2011 (atau moratorium).Lihat juga: Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.323/Menhut-II/2011, Keputusan Menteri Kehutanan 2771/Menhut-VII/IPSDH/2012 Hal ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan dan menyelaraskan pembangunan ekonomi nasional dan upaya penurunan emisi gas rumah kaca yang dilakukan melalui penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD) dengan penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut.

Proses ini diawali selama kurun waktu dua tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Selama kurun waktu penangguhan izin tersebut akan dilakukan langkah-langkah di bawah ini:

Konsolidasi izin

  • Melakukan identifikasi spesifik atas potensi pengklasifikasian ulang atas pemanfaatan lahan (land reclassification) dan tukar fungsi lahan (land swapping) antara hutan rusak di kawasan hutan tetap dengan hutan yang masih dalam keadaan baik di hutan produksi untuk konversi dan di kawasan APL;
  • Melakukan kaji ulang dan perbaikan tata kelola bagi izin-izin yang telah dikeluarkan dan kebijakan yang mendasari penerbitan izin tersebut;
  • Menyempurnakan kerangka hukum dan peraturan mengenai tata kelola bagi izin pinjam pakai, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), izin pemanfaatan kayu, izin usaha pertambangan pada hutan dan lahan gambut yang ditetapkan dalam Peta Indikatif Moratorium (PIM);
  • Menerbitkan landasan hukum untuk melakukan penyitaan atas semua hasil hutan yang berasal dari kejahatan kehutanan untuk dimanfaatkan bagi kegiatan sosial;
  • Mengembangkan strategi untuk pemenuhan kebutuhan kayu domestik;
  • Memastikan kejelasan dan penunjukan lembaga penanggungjawab pengelolaan lahan gambut dan menetapkan aturan pengelolaannya;
  • Optimalisasi penegakan hukum atas izin-izin yang telah diterbitkan yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Penyelamatan wilayah hutan yang paling terancam

  • Melakukan inventarisasi wilayah terdegradasi dan menyiapkan sistem basis data (database) terkait dengan kebutuhan MRV;
  • Melaksanakan pembentukan KPH khususnya di wilayah-wilayah yang tidak/belum terdapat pemegang izin (mencegah lahan terlantar open access);
  • Melakukan klasifikasi dan pembagian ulang kawasan dan status hutan, serta melakukan delineasi dan menyelaraskan dengan RTRW;
  • Mengedepankan praktek konservasi berbasis kearifan lokal.

Penyelesaian konflik

  • Menguatkan kebijakan dan peraturan yang memungkinkan penyelesaian berbagai konflik terkait kehutanan;
  • Melaksanakan mekanisme penyelesaian konflik penggunaan lahan secara efektif, khususnya yang diatur dalam PP 11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, diikuti dengan penertiban lahan-lahan terlantar;
  • Melibatkan masyarakat dalam setiap proses perencanaan, penerapan, hingga evaluasi selama penundaan izin;
  • Menyusun model alternatif penyelesaian konflik sumber daya alam yang berbasis pada pemenuhan ukuran hak-hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam konvensi dan instrumen internasional HAM yang sudah diratifikasi dalam hukum nasional maupun instrumen hukum nasional yang sudah mengadopsi hak-hak asasi manusia;
  • Mengefektifkan peluang penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal, serta membentuk tim penyelesaian konflik yang terdiri dari berbagai sektor dan pihak-pihak yang independen;
  • Mengefektifkan berlakunya UU 30/1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif, UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, PP 54/2000 tentang Lembaga Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1/2001 tentang Mediasi di Pengadilan;
  • Membentuk peraturan yang mewajibkan institusi nonpemerintah (termasuk KPH yang dikelola BUMN/D/S) untuk menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang mengadopsi prinsip inklusivitas melalui PADIATAPA dan standar-standar Hak Asasi Manusia. Terdapat sejumlah ruang untuk keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses penyusunan SOP tersebut dan tersedia mekanisme pengajuan komplain.
membagi informasi ini:

Jadwal Kegiatan

Informasi Kontak

Telepon: +62 (21) 2500811
Faximili: +62 (21) 2500822
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Situs Web: www.reddplus.go.id

Kantor Utama

Jl. Ir. H. Juanda No. 36
Jakarta Pusat - 10120, Indonesia

Kantor Operasional

Mayapada Tower II Lt. 14
Jl. Sudirman Kav. 27, Jakarta Selatan - 19210 Indonesia

Jejaring Sosial