Masyarakat Adat

Sekitar 50-70 juta penduduk Indonesia termasuk dalam kelompok masyarakat pribumi. Dengan populasi 230 juta penduduk, Indonesia sedikitnya memiliki sekitar 1.163 kelompok etnik dan sub-etnik Country Technical Note on Indigenous Peoples' Issues Indonesia. UUD 1945 telah memiliki dasar dan visi yang solid atas pengakuan keberadaan dan hak masyarakat adat.

Terdapat beberapa istilah dan definisi masyarakat adat yang banyak diperdebatkan, istilah-istilah tersebut diambil dari UUD sampai peraturan kementrian. Istilah-istilah tersebut antara lain masyarakat adat, masyarakat hukum adat, kesatuan masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, komunitas adat terpencil, masyarakat adat yang terpencil sampai pada istilah desa atau nama lainnya. Dalam istilah hukum yang lebih populer adalah masyarakat hukum adat, namun sampai saat ini, belum ada undang-undang nasional yang mengatur secara khusus perlindungan hak-hak masyarakat adat. UU Agraria 1960 pasal 3 mengakui hak ulayat atau hak-hak serupa itu dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Namun dalam praktiknya hak tersebut hanya diberikan kepada Pemerintah Daerah ataupun Pemerintah Pusat Restrukturisasi Arsitektur Kelembagaan Kawasan Hutan di Indonesia.

Keluarnya Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 mengenai putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 16 Mei 2013 merupakan momen yang bagus mengenai pengakuan akan Masyarakat Hukum Adat karena keputusan ini juga mengandung makna ekonomi yang sangat kuat dalam pengelolaan hutan adat yang mereka miliki.

Peran Masyarakat Adat dalam Penguasaan Sumber Daya Alam

Dalam masyarakat hukum adat berlaku hukum adat yang mengatur mengenai pembukaan hutan untuk usaha perladangan dan pertanian lainnya, pengembalaan ternak, pemburuan satwa liar dan pemungutan hasil hutan, dan berbagai areal hutan yang dikelola secara lestari oleh masyarakat hukum adat sebagai sumber kehidupannnya dengan segala kearifannya. Setiap daerah memiliki hukum adat yang berbeda mengenai praktek pengelolaan hutan, cotohnya di Nusa Tenggara Timur dikenal dengan Mamar.

Mamar merupakan sistem usaha tani di Pulau Timor yang dikembangkan pada satu hamparan lahan di sekitar sumber air atau zona tertentu. Mamar merupakan sumber kehidupan bagi orang Timor, Rote dan Sabu, karena kebutuhan kesehariannya ditanam di lahan ini dan selalu di dominasi oleh tanaman seperti; pisang, kelapa, pinang dan sirih. Kepemilikan mamar bersifat komunal dimana ada kesepakatan bersama dan melembaga diantara para pemilik yang berasal dari beberapa marga atau klan.

Adapun kesepakatan ini mengatur mengenai batasan masa rotasi panen, pembagian hari untuk jatah pengairan tanaman, serta pemasangan beberapa atribut adat sebagai simbol larangan pada lokasi tertentu, jika terjadi pelanggaran makan akan ada sanksi yang dikenakan seperti Kalimantan Barat dengan Tembawang. Tembawang adalah suatu bentuk sistem penggunaan lahan yang terdiri dari berbagai jenis tumbuhan, mulai dari pohon-pohon besar berdiameter lebih dari 100 sentimeter hingga tumbuhan bawah sejenis rumput-rumputan. Sistem ini dikelola dengan teknik-teknik tertentu sesuai dengan kearifan lokal mereka dan mengikuti aturan-aturan sosial sehingga membentuk keanekaragaman yang kompleks menyerupai ekosistem hutan alam dan masih banyak yang lainnya.

Dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai status dari suatu kawasan dimana didalamnya terdapat sekelompok masyarakat adat, membuat ruang gerak dari masyarakat hukum adat menjadi terbatas dalam hal pemanfaatanya. Disatu sisi pemerintah ataupun swasta tidak memberikan alternatif lain untuk mensiasati hilangnya lahan yang biasa dikelola oleh masyarakat hukum adat. Lama-kelamaan hal ini dapat menimbulkan konflik.

Kenyataan tersebut mengundang berbagai reaksi yang intinya menuntut pengakuan masyarakat adat terhadap pemanfaatan hutan, serta hak otoritas untuk mengatur ekosistem hutan Masyarakat Adat. ILO pada Konvensi Masyarakat Hukum Adat (Konvensi ILO mengenai Masyarakat Hukum Adat, 1989 No.169) menulis bahwa Masyarakat Hukum Adat merupakan bagian dari masyarakat yang sering kali terlupakan dalam kegiatan pembangunan dan tidak terlindungi secara efektif oleh hukum dan kebijakan yang ada.

Dengan dipatahkannya status hutan adat yang berada di hutan negara  oleh Putusan Nomor 35/PUU-X/2012, masyarakat hukum adat masih memerlukan sebuah payung hukum agar hak dalam pengelolaan lahan diakui.

Masyarakat adat dalam per Undang-Undangan Indonesia: 

Undang-UndangTentangPasalIsi
UUD 1945   Pasal 18B ayat (2) Amandemen II  Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang
    Pasal 28 ayat (3)   Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradapan
TAP MPR No XVII/MPR/1998 Hak Asasi Manusia (Lamp. II Piagam Hak Asasi Manusia)   Pasal 41  Identitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan dengan perkembangan zaman. 
 TAP MPR NO IX Tahun 2001 Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam   Pasal 5 huruf j Mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria dan sumber daya alam 
UU No 10 Tahun 1992  Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera  Pasal 6 

Hak Penduduk yang dikaitkan dengan matra penduduk meliputi: 

  • Hak penduduk sebagai diri pribadi yang meliputi hak untuk membentuk keluarga, hak mengembangkan kualitas diri dan kualitas hidupnya, serta hak untuk bertempat tinggal dan pindah ke lingkungan yang serasi, selaras, seimbang dengan diri dan kemampuannya;
  • Hak penduduk sebagai anggota masyarakatyang meliputi hak untuk mengembangkan kekayaan budaya, hak untuk mengembangkan kemampuan bersama sebagai kelompok, hak atas pemanfaatan wilayah warisan adat, seta hak untuk melestarikan atau mengembangkan perilaku kehidupan budayanya;
  • hak penduduk sebagai warga negara yang meliputi pengakuan atas harkat dan martabat yang sama, hak memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
  • hak penduduk sebagai himpunan kuantitas yang meliputi hak untuk diperhitungkan dalam kebijaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera dalam pembangunan sosial. 
 UU No 22 Tahun 1999  Pemerintah daerah  Pasal 93 

 (1) Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabung dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD.

(2) Pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Penjelasan:

Ayat (1)

istilah desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat seperti nagari, kampung, huta, bori, dan marga. Yang dimaksud dengan asal-usul adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan penjelasannya.  

 Undang-Undang No 29 Tahun 1999  Pengesahan International Convention on Elimination of All Form of Racial Discrimination 1965      Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala bentuk Diskrimninasi Rasial 1965
 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia   Pasal 6

 1) Dalam Rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah. 

2) Identitas masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman. 

Penjelasan:

ayat (1) 

Hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakathukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dalam masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan. 

ayat (2)

Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat, hak-hak adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat, tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas negara hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat. 

Undang-Undang No 41 Tahun 1999  Pokok-Pokok Kehutanan  Pasal 67

 (1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:

  1. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat masyarakat adat yang bersangkutan;
  2. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang;
  3. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya

(2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Penjelasan:

Ayat (1)

Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain: 

  1. masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap);
  2. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
  3. ada wilayah hukum adat yang jelas;
  4. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adatyang masih ditaati;
  5. masih mengadakan pemungutan hasil hutan diwilayah hutan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

Ayat (2)

Peraturan Daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tohoh masyarakat adat yang ada di daerah yang bersangkutan, serta instansi atau pihak lain yang terkait.

Ayat (3)

Peraturan Pemerintah memuat aturan antara lain:

  1. tata cara penelitian;
  2. pihak-pihak yang diikut sertakan;
  3. materi penelitian; dan
  4. kriteria penilaian keberadaan masyarakat hukum adat.
Undang-Undang No 20 Tahun 2003  Sistem Pendidikan Nasional  Pasal 5

 1). Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu;

2). Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus;

3). Warga negara didaerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus;

4). Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus;

5). Warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.35 Tahun 2012  Hutan Adat  Amar Putusan

Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

 1.1. Kata negara dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945

1.2. Kata negara dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimaksud menjadi “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”;

1.3. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang

1.4. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

1.5. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat”;

1.6. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat”;

1.7. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1.8. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

1.9. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945

1.10. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

1.11. Frasa “dan ayat (2)” dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945

1.12. Frasa “dan ayat (2)” dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimaksud menjadi “Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”

Deklarasi Program Nasional Pengakuan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Melalui Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (REDD+)  Perlindungan Masyarakat Hukum Adat  Rangkuman Isi

1. Mengembangkan kapasitas serta membuka ruang partisipasi MHA

2. Mendorong percepatan terwujudnya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan yg berkaitan dengan perlindungan dan pengakuan MHA

3. Mendorong terwujudnya peraturan perundang-udangan yang menjadi landasan hukum bagi perlindungan dan pengakuan MHA

4. Mendorong PEMDA untuk melaksanakan pendataan keberadaan MHA

5. Menginventarisir dan mengupayakan penyelesaian berbagai konflik yang terkait dengan keberadaan MHA

6. Melaksanakan pemetaan dan penataan terhadap penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang terintegrasi dan berkeadilan dgn memperhatikan kepemilikan MHA

7. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan kewenangan yang bertanggung jawab memberikan pengakuan dan perlindungan MHA

8. Mendukung pelaksanaan program REDD+ sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan partisipasi MHA

 

membagi informasi ini:

Jadwal Kegiatan

Informasi Kontak

Telepon: +62 (21) 2500811
Faximili: +62 (21) 2500822
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Situs Web: www.reddplus.go.id

Kantor Utama

Jl. Ir. H. Juanda No. 36
Jakarta Pusat - 10120, Indonesia

Kantor Operasional

Mayapada Tower II Lt. 14
Jl. Sudirman Kav. 27, Jakarta Selatan - 19210 Indonesia

Jejaring Sosial