Masyarakat Sungai Tohor Tagih Janji Jokowi

Salah satu kanal yang dibuat PT. Lestari Unggul Makmur di lahan gambut di dekat Desa Sungai Tohor. Kanal gambut ini berkedalaman 6 meter, lebar kurang lebih 10 meter, sepanjang 10 kilometer di areal konsesi LUM. Kanalisasi ini mengeringkan lahan gambut sehingga berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut. (Foto: Dok. Abdul Manan)

Masyarakat sudah mempersiapkan pernyataan bersama kepada pemerintah untuk mencabut izin konsesi Hutan Tanaman Industri PT. Lestari Unggul Makmur (LUM) di Pulau Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Pernyataan ini disampaikan oleh Helfandi, Camat Tebing Tinggi Timur, pada 19 Januari 2015, di Desa Sungai Tohor, Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Izin tersebut masih menjadi ancaman bagi masyarakat. Tidak ada lagi negosiasi," kata Helfandi mewakili masyarakat dan 10 Desa di Kecamatan Tebing Tinggi Timur. Helfandi bersama masyarakat mengaku menunggu realisasi janji yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat kunjungannya di Desa Sungai Tohor pada 27 November 2014. Presiden Jokowi memerintahkan menteri terkait untuk mengevaluasi izin perusahaan yang berada di lahan gambut yang berpotensi merusak ekosistem. Perusahaan-perusahaan yang mengkonversi gambut menjadi tanaman-tanaman monokultur agar ditinjau kembali dan segera diputuskan.

PT. Lestari Unggul Makmur (PT. LUM) merupakan perusahaan Hutan Tanaman Industri yang tergabung dalam kelompok perusahaan Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Izin PT. LUM dikeluarkan pada 31 Mei 2007 berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 217/Menhut-II/2007, dengan total luas areal 10.390 Ha, di Kabupaten Kepulauan Meranti (dahulu masih tergabung dalam Kab. Bengkalis), Provinsi Riau. Pada 2009, PT. LUM mendapatkan izin penebangan hutan alam atau Rencana Karya Tahunan (RKT) berdasarkan Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman No. 13/BPHT-3/2009, dengan luas 2.832 Ha dengan target tebangan 262.837 m3 kayu alam.

Pada tahap awal operasionalnya tahun 2009, PT. LUM menggali kanal-kanal di lahan bergambut untuk mengangkut kayu-kayu hasil tebangan. Penggalian kanal itu menyebabkan penurunan permukaan dan pengeringan lahan gambut. Selain itu penebangan PT LUM akan menyebabkan hilangnya hutan penyangga desa dan mengancam perkebunan sagu rakyat.

Menurut Abdul Manan, tokoh masyarakat penggagas petisi online #blusukanasap, pembuatan kanal-kanal PT LUM itu menyebabkan pengeringan lahan gambut yang akhirnya menyebabkan kebakaran pada Februari 2014 yang menghanguskan sekitar 5.000 hektar lahan di lokasi yang berbatasan dengan lahan masyarakat Sungai Tohor.

Menurutnya, sebagian besar areal konsesi PT. LUM merupakan hutan tanah gambut dengan kedalaman rata-rata 2-4 meter, bahkan ada yang mencapai 9 meter, yang seharusnya dilindungi. Sejauh ini, PT. LUM sudah melakukan pembuatan kanal-kanal sepanjang lebih dari 10 kilometer, dengan rata-rata lebar 10 meter dan kedalaman 6 meter. Kanal-kanal ini, salah satunya mengarah dan menembus Desa Sungai Tohor, hingga menembus ke laut.

"Jangan merusak kedamaian masyarakat. Masyarakat menjadi trauma dengan kasus kebakaran tahun lalu," kata Helfandi. Dalam mengajukan tuntutan, Helfandi dan seluruh lapisan masyarakat tidak ingin bertindak anarkis. "Saya takut masyarakat dikelabui perusahaan," lanjut Helfandi.

Karena itu, Helfandi mengumpulkan 10 Kepala Desa di Kecamatan Tebing Tinggi Timur serta seluruh tokoh masyarakat dan pegiat lingkungan untuk membuat pernyataan penolakan terhadap keberadaan PT LUM. Pernyataan bersama itu terinci dalam 21 pernyataan termasuk diantaranya menagih janji Presiden Joko Widodo untuk mencabut izin tersebut. Pertimbangannya hutan gambut dan hutan alam harus diselamatkan untuk menghindari pemanasan global yang saat ini menjadi perhatian dunia internasional.

"Kami ingin hak pengelolaan hutan dikembalikan dari perusahaan (PT LUM). Sekarang masyarakat menagih janji Presiden Jokowi," kata Effendi, Kepala Desa Desa Sungai Tohor. Mengutip pernyataan Presiden Jokowi yang dilansir media lokal, dikatakan bahwa gambut yang dikelola masyarakat biasa ramah ekosistem. Kalau diberikan kepada perusahaan menjadi monokultur karena ditanami akasia dan sawit, sering menyebabkan masalah ekosistem.***

membagi informasi ini:

Jadwal Kegiatan

Informasi Kontak

Telepon: +62 (21) 2500811
Faximili: +62 (21) 2500822
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Situs Web: www.reddplus.go.id

Kantor Utama

Jl. Ir. H. Juanda No. 36
Jakarta Pusat - 10120, Indonesia

Kantor Operasional

Mayapada Tower II Lt. 14
Jl. Sudirman Kav. 27, Jakarta Selatan - 19210 Indonesia

Jejaring Sosial